SOLO - Asosiasi Dosen Ilmu Hukum Dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) bertemu dengan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), 19 Juni 2026 kemarin.
Pertemuan yang bertajuk silaturahim kebangsaan dan kenegaraan antara akademisi dengan tokoh bangsa tersebut salah satunya membahas penegakkan hukum di Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya tentang revisi UU Polri sebagai upaya untuk mewujudkan Polri yang baik dan modern.
Ketua ADIHGI, Dr. Drs.Edi Saputra Hasibuan, SH., MH merespon apresiasi Presiden Jokowi tersebut dengan menarik simpul pertemuan tersebut dengan mendorong penegakkan hukum Polri berbasis polisi modern.
"Pertemuan dengan Presiden RI Ke-7 Jokowi menghasilkan blue print penegakkan hukum modern oleh Polri" kata Edy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 20 Juni 2026 kemarin.
Mengutip Jokowi, bahwa kehadiran UU Polri harus mendorong kinerja kepolisian di tengah masyarakat.
Kemudian Edi melanjutkan bahwa, Jokowi juga meminta Polri perlu menerapkan cara kerja kepolisian modern agar tidak ketinggalan dengan kepolisian di berbagai negara lainnya.
"Karena Jokowi optimis Polri menjadi modern, maka secara seksama kami menyusun blue print penegakan hukum modern oleh Polri," ujar Edi.
Untuk diketahui, penegakkan hukum modern ditopang oleh tiga pilar utama yaitu profesionalisme berbasis HAM, kemitraan dengan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi canggih.
Selain isu hukum, pertemuan akademisi dan Jokowi tersebut membahas juga isu politik, pembangunan bangsa serta persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun pengurus ADIHGI yang hadir dalam Silaturrahmi tersebut diantaranya:
Prof Dr MS Tumanggor
Dr.Drs.Edi Saputra Hasibuan
Dr Kurniawan Tri Wibowo
Dr.Sugeng Santoso
Dr.Agus Salim
Dr. Tasrif M H Saleh
Dr.(c)Agung Arafat
Rino Dedy Aringga SH Mh***
Narsum Dr. Tasrif M H Saleh
Social Header